0 Isi Undang-Undang Dasar Sementara

UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dlm Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta. Konstitusi ini dinamakan “sementara”, karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yg akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yg antara lain berisi kembali berlakunya UUD 1945.

Isi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

 Menetapkan : Undang-undang tentang perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pasal I

Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat diubah mendjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, sehingga naskahnja berbunji sebagai berikut:

Mukaddimah

Bahwa sesungguhnja kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa & oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tak sesuai dengan perikemanusiaan & peri-keadilan.

Dan perdjoangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan Rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil & makmur.

Dengan berkat & rahmat Tuhan tertjapailah tingkatan sedjarah jang berbahagia & luhur,

Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dlm suatu piagam Negara jang berbentuk republik-kesatuan, berdasarkan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan & keadilan sosial, untuk mewudjudkan kebahagiaan, kesedjahteraan,. perdamaian& kemerdekaan dlm masjarakat & Negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I

Negara Republik Indonesia

BAGIAN I

Bentuk negara & kedaulatan

Pasal 1

1. Republik Indonesia jang merdeka & berdaulat ialah suatu negara-hukum jang demokratis & berbentuk kesatuan.
2. Kedaulatan Republik Indonesia ialah ditangan Rakjat & dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

BAGIAN II

Daerah negara

Pasal 2

Republik Indonesia meliputi seluruh daerah Indonesia.

BAGIAN III

Lambang & bahasa negara

Pasal 3

1. Bendera kebangsaan Republik Indonesia ialah bendera Sang Merah Putih.
2. Lagu kebangsaan ialah lagu “Indonesia Raja”.
3. Meterai & lambang negara ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 4

Bahasa resmi Negara Republik Indonesia ialah Bahasa Indonesia.

BAGIAN IV

Kewarga-negaraan & penduduk negara.

Pasal 5

1. Kewarga-negaraan Republik Indonesia diatur oleh Undang-undang.
2. Kewarga-negaraan [naturalisasi] dilakukan oleh atau dengan kuasa undang-undang.

Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarganegaraan terhadap isteri orang jang telah diwarga-negarakan & anak-anaknja jang belum dewasa.

Pasal 6

Penduduk Negara ialah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang.

BAGIAN V

Hak-hak kebebasan-kebebasan dasar manusia

Pasal 7

1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang.
2. Sekalian orang berhak menuntut perlakuan & perlindungan jang sama oleh undang-undang.
3. Sekalian orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan & terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
4. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum jang sungguh dari hakim-hakim jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar jang diperkenankan kepadanja menurut hukum.

Pasal 8

Sekalian orang jang ada didaerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri & harta-bendanja.

Pasal 9

1. Setiap orang berhak dengan bebas bergerak & tinggal dlm perbatasan Negara.
2. Setiap orang berhak meninggalkan negeri & djika ia warga-negara atau penduduk kembali kesitu.

Pasal 10

Tiada seorangpun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba.

Perbudakan, perdagangan budak & perhambaan & segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannja kepada itu, dilarang.

Pasal 11

Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tak mengenal peri-kemanusiaan atau menghina.

Pasal 12

Tiada seorang djuapun boleh ditangkap atau ditahan, selain atas perintah untuk itu oleh kekuasaan jang sah menurut aturan-aturan undang-undang dlm hal-hal & menurut tjara jang diterangkan dalamnja. Pasal 13

1. Setiap orang berhak, dlm persamaan jang sepenuh-nja mendapat perlakuan djudjur dlm perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dlm hal menetapkan hak-hak dan, kewadjiban-kewadjibannya & dlm hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.
2. Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanja oleh aturan-aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14

1. Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dlm suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, &ia dlm sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan & jang perlu untuk pembelaan.
2. Tiada seorang diutjapkan boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhi hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada & berlaku terhadapnja.
3. Apabila ada perubahan dlm aturan hukum seperti tersebut dlm ajat diatas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik sitersangka.

Pasal 15

1. Tiada suatu pelanggaran atau kedjahatanpun boleh diantjamkan hukuman berupa rampasan semua barang kepunjaan jang bersalah.
2. Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan.

Pasal 16

1. Tempat kediaman siapapun tak boleh diganggu-gugat.
2. Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dlm hal-hal jang ditetapkan dlm suatu aturan hukum jang berlaku baginja.

Pasal 17

Kemerdekaan & rahasia dlm perhubungan surat-menjurat tak boleh diganggu gugat, selainnja dari atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan & undang-undang dlm hal-hal jang diterangkan dlm peraturan itu.